Proses penghitungan suara luar negeri menuai protes. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merasa dirugikan pun akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena ini menyangkut persoalan kursi, kita akan mengggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) begitu ditetapkan. Tanggal 9 atau 10 Mei kami akan mendaftarkan," ujar Tim Advokasi PKS Agus Purnomo ketika dihubungi detikcom, Jumat (8/5/2009).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kaget dengan sikap Partai Demokrat (PD) yang melakukan pendekatan terbuka dalam membangun koalisi.

Walaupun sudah menyatakan bakal berkoalisi dengan PD dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun PKS tetap mengedepankan prinsip kesamaan platform untuk meneguhkan koalisi.

PKS ingin wujud koalisi sudah tetap sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. Sementara PD memberikan sinyal jika koalisi tetap terbuka setelah pilpres dan selama masa pemerintahan.

Koalisi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrat hampir dipastikan sudah final. Kedua partai hanya tinggal melakukan deklarasi bersama sebagai mitra koalisi. Namun bagaimana jika dikemudian hari ada masalah dalam koalisi?

"Kita sudah sepakat untuk bentuk 3 forum, pertama forum presiden, kedua forum antar fraksi, dan ketiga forum kabinet," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring usai bertemu dengan jajaran PD di Hotel Nikko, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2009).

Koalisi yang dibangun Partai Demokrat (PD) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah final. Presiden PKS Tifatul Sembiring menilai koalisi itu bukan hanya mantap, tetapi sudah luar biasa top markotop.

"Koalisi ini bukan mantap lagi sudah top markotop," cetus Tifatul usai pertemuan dengan jajaran PD di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2009).

Tifatul menjelaskan pembahasan mengenai koalisi dengan PD tidak ada masalah lagi. Secara substansif, semua platform partai sudah disepakati.